Produk Workshop

Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 mengatur penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sebagai fondasi penting dalam pengelolaan data dan layanan kesehatan. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat krusial untuk menjamin integritas data, keamanan sistem, dan kelancaran operasional Rumah Sakit. Workshop ini dirancang untuk membimbing peserta dalam melakukan Uji Tuntas Kepatuhan Hukum terhadap penerapan SIMRS sesuai ketentuan Permenkes 82/2013.

Tujuan Workshop

• Membimbing peserta menetapkan Dasar Hukum yang menjadi rujukan uji kepatuhan.
• Mengidentifikasi dan merumuskan Kriteria kepatuhan berdasarkan ketentuan regulasi.
• Melatih pemeriksaan Kondisi aktual dan pengumpulan Bukti yang relevan.
• Membentuk Opini kepatuhan yang akurat berdasarkan analisis Kriteria, Kondisi, dan Bukti.
• Menilai Risiko hukum yang timbul dari ketidakpatuhan.
• Menyusun Rekomendasi tindakan korektif untuk mencapai kepatuhan hukum.

Ruang Lingkup/Pokok Bahasan

• Evaluasi penerapan SIMRS secara menyeluruh di Rumah Sakit.
• Kepatuhan aplikasi SIMRS internal terhadap persyaratan minimal Permenkes.
• Pengelolaan dan pengembangan SIMRS secara berkelanjutan.
• Fungsi SIMRS dalam mendukung kecepatan, akurasi, integrasi, dan efisiensi layanan.
• Integrasi dan interoperabilitas SIMRS dengan sistem Pemerintah, INACBG’s, dan sistem lain terkait.
• Arsitektur SIMRS mencakup front office, back office, komunikasi, dan kolaborasi.
• Aspek keamanan fisik, jaringan, dan aplikasi SIMRS.
• Kompetensi unit kerja dan SDM pengelola SIMRS.
• Kepatuhan terhadap ketentuan transisi dan tata kelola sistem informasi.
• Infrastruktur jaringan dan dokumentasi sistem jaringan.

Metode Uji Tuntas Kepatuhan Hukum

Metode kerja workshop menekankan hubungan sistematis: Peraturan/Dasar Hukum menentukan Kriteria; data dan dokumen menentukan Kondisi dan Bukti; Kriteria + Kondisi + Bukti menentukan Opini; ketidakpatuhan menentukan Risiko dan Rekomendasi menuju kepatuhan hukum. Peserta akan melakukan audit dokumen, pengujian fungsional, wawancara kompetensi SDM, dan analisis gap.

Dasar Hukum dan Kriteria Kepatuhan

Dasar hukum utama adalah Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2013, khususnya pasal-pasal yang mengatur penyelenggaraan SIMRS. Kriteria kepatuhan meliputi penyelenggaraan SIMRS secara menyeluruh, pemenuhan persyaratan minimal aplikasi, pengelolaan berkelanjutan, dukungan fungsi layanan, integrasi dan interoperabilitas, arsitektur sistem lengkap, keamanan, dan kompetensi SDM.

Pemeriksaan Kondisi dan Bukti

Peserta akan memeriksa kondisi aktual penerapan SIMRS melalui audit keberadaan modul, checklist persyaratan aplikasi, rencana kerja TI, change log, maintenance log, dokumentasi pengujian interoperabilitas, struktur organisasi, sertifikasi SDM, IT master plan, dokumentasi arsitektur jaringan, dan hasil uji coba sistem.

Penyusunan Opini

Opini kepatuhan dibentuk berdasarkan analisis terpadu antara Kriteria yang ditetapkan, Kondisi aktual yang ditemukan, dan Bukti yang dikumpulkan. Opini ini mencerminkan tingkat kepatuhan Rumah Sakit terhadap Permenkes 82/2013.

Analisis Risiko

Workshop mengajarkan identifikasi risiko hukum dan operasional akibat ketidakpatuhan, seperti sanksi administratif, gangguan layanan, kerugian reputasi, kesalahan data, dan potensi litigasi.

Rekomendasi dan Corrective Action menuju Kepatuhan

Peserta akan menyusun rekomendasi normatif dan tindakan korektif yang konkret dan terukur untuk menutup celah kepatuhan, termasuk audit berkala, pengujian interoperabilitas, penguatan tata kelola, dan peningkatan kompetensi SDM.

Sasaran Peserta

Direksi, Komisaris, Legal, Compliance, Audit Internal, Manajemen Risiko, dan pengelola SIMRS di Rumah Sakit yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang uji kepatuhan hukum SIMRS.

Metode Pembelajaran

Workshop menggunakan pendekatan interaktif dengan studi kasus, diskusi kelompok, simulasi audit, dan analisis dokumen berdasarkan worksheet uji kepatuhan.

Hasil yang Diharapkan

Peserta mampu melakukan uji kepatuhan hukum SIMRS secara sistematis, menghasilkan opini kepatuhan yang valid, mengidentifikasi risiko, dan menyusun rekomendasi perbaikan yang efektif.

Manfaat Praktis

• Memastikan kepatuhan hukum yang mengurangi risiko sanksi dan litigasi.
• Meningkatkan kualitas dan integritas layanan Rumah Sakit.
• Mendukung pengelolaan SIMRS yang aman, efisien, dan terintegrasi.
• Memperkuat tata kelola TI dan strategi pengembangan sistem informasi.
• Memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.

Output Peserta

• Laporan uji kepatuhan lengkap dengan analisis risiko dan gap.
• Rekomendasi praktis untuk perbaikan dan pengembangan SIMRS.
• Dokumen corrective action plan yang terstruktur.
• Bukti audit dan pengujian yang dapat digunakan untuk pelaporan internal dan eksternal.
• Peningkatan kesadaran dan kompetensi SDM dalam pengelolaan SIMRS.